SUMEDANG, RUANGIMAGI.COM. Dony Ahmad Munir kembali menggulirkan semangat reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab Sumedang. Kali ini, tokoh nasional Dahlan Iskan dihadirkan langsung dalam kegiatan Reform Corner Meritokrasi Birokrasi yang digelar di Aula Tampomas Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Senin (11/5/2026).
Mengusung tema “Mewujudkan Birokrasi Tanpa Sekat untuk Membangun ASN Sumedang yang Gesit, Tuntas dan Berorientasi Hasil”, kegiatan tersebut diikuti para kepala perangkat daerah, sekretaris SKPD hingga camat se-Kabupaten Sumedang.
Dalam sambutannya, Bupati Dony menegaskan bahwa birokrasi saat ini tidak bisa lagi berjalan lambat dan kaku. ASN, kata dia, harus mampu bergerak cepat, adaptif terhadap perubahan dan fokus pada hasil nyata untuk masyarakat.
“ASN tidak boleh berhenti berinovasi. Kita harus terus melakukan perbaikan berkelanjutan agar pelayanan publik semakin baik,” ujar Dony.
Menurutnya, kehadiran Dahlan Iskan bukan sekadar menjadi narasumber, tetapi juga sumber inspirasi bagi ASN Sumedang dalam membangun budaya kerja baru yang lebih progresif.
Dony menyebut, pengalaman Dahlan saat memimpin PLN hingga menjadi Menteri BUMN menjadi bukti nyata bagaimana perubahan besar bisa diwujudkan melalui kepemimpinan visioner dan keberanian mengubah pola pikir.
“Beliau berhasil mengubah budaya kerja dan kebiasaan lama menjadi lebih baik. Itu yang ingin kita pelajari bersama,” katanya.
Bupati juga mengajak seluruh ASN untuk mulai berani keluar dari zona nyaman dan menciptakan perubahan di lingkungan kerja masing-masing.
“Identifikasi perubahan apa yang ingin dilakukan, buatkan roadmap-nya dan pastikan perubahan itu benar-benar terjadi,” tegasnya.
Tak hanya itu, Dony menekankan pentingnya pemimpin yang memiliki open mind, terbuka terhadap teknologi dan mampu menjadi teladan di tengah perubahan zaman.
Dahlan Iskan: Pemimpin Harus Dominan Saat Organisasi Belum Normal
Sementara itu, Dahlan Iskan menyoroti pentingnya peran pemimpin dalam membangun organisasi yang sehat dan produktif.
Menurutnya, ketika organisasi belum berjalan normal, pemimpin harus mengambil peran dominan bahkan hingga 80 persen dalam menentukan arah kebijakan dan ritme kerja.
“Kalau organisasi belum normal, peran pemimpin nomor satu harus sangat dominan. Karena semua arah organisasi bergantung pada kepemimpinan,” ujar Dahlan.
Ia juga menyinggung fenomena yang kerap terjadi di birokrasi maupun perusahaan, yakni pegawai kompeten terus dibebani pekerjaan, sementara sebagian lainnya justru minim tanggung jawab.
“Banyak pegawai yang terus diberi pekerjaan karena dianggap mampu. Tapi ada juga yang pekerjaannya sedikit,” katanya.
Menurut Dahlan, kondisi itu terjadi karena pemimpin cenderung memilih orang-orang yang dianggap paling siap demi menghindari kegagalan program.
Namun, ia mengingatkan agar pegawai dengan kapasitas tinggi juga mendapatkan apresiasi yang layak agar motivasi dan semangat kerja tetap terjaga.
“Kalau seseorang terus diberi tanggung jawab besar, harus ada penghargaan yang setimpal. Bisa bonus, promosi jabatan atau penghargaan lainnya,” pungkasnya.
Kegiatan Reform Corner tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Sumedang membangun birokrasi modern yang lebih kolaboratif, cepat mengambil keputusan dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
